Pengamat politik dan pemerintahan dari Citra Efriza Institute menilai, kuasa hukum SYL tak akan kesulitan sekadar berpresentasi ke publik, apalagi melontarkan tudingan dua elite parpol terlibat kasus dugaan korupsi.
Efriza menilai pernyataan Djamaluddin terkesan politis karena mengaitkan isu korupsi dengan pelaksanaan pemilu serentak 2024.
Padahal, menurutnya, penegakan hukum dan penyelenggaraan pemilu merupakan dua unsur yang tidak berkaitan langsung satu sama lain.
“Kasus ini harus diungkap, paling tidak di pengadilan. Apalagi disebut pemilu yang ditunda,” kata Efriza. Badan intelijen politik RMOLKamis (7 Desember).
Efriza menilai Djamaluddin wajib membuktikan sendiri pernyataannya sebagai wakil SYL dalam menangani kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sebab berpotensi menghentikan penegakan hukum.
“Komentar itu tidak boleh keluar tanpa bukti yang jelas. Ini negara demokrasi, meski bebas berpendapat, tapi dalam kasus hukum harus jelas,” ujarnya.
Selain itu, Efriza juga meminta Djamaluddin menyebutkan sejumlah elite politik yang diduga terlibat kasus SYL untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
“Penegak hukum harus rajin mencari bukti-bukti dari komunikasi tersebut. Jangan sampai perilaku buruk oknum parpol justru merugikan parpol sebagai lembaga demokrasi,” imbuh Efriza. 
Temukan berita terkini tepercaya dari kantor berita politik RMOL di berita Google.
Mohon mengikuti klik pada bintang.
Quoted From Many Source
