KontraS menyerahkan ke KPU daftar pelanggaran HAM yang dilakukan Anies, Ganjar, dan Prabowo

Suara.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) laporan hasil kajian hasil calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Kepala Bidang Penelitian dan Dokumentasi KontraS Rozy Brilian mengatakan, ada tiga calon presiden yang mendapat laporan pelanggaran HAM.

“Kita mengetahui salah satu calon presiden yaitu Prabowo Subianto berdasarkan hasil investigasi pro-keadilan dan Komnas HAM terlibat dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat terkait penghilangan paksa pada tahun 97-98,” kata Rozy di sela-sela acara. Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

Ia juga menyoroti kasus pelanggaran HAM terkait calon presiden Ganjar Pranow saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah.

“Contohnya dia juga terlibat kasus petani Rembang. Bahkan kasus Wadas masih berlanjut hingga saat ini, kata Rozy.

Selain itu, KontraS juga menyoroti kebijakan calon presiden Anies Baswedan semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta yang dinilai melanggar HAM.

Rozy menyinggung pelanggaran HAM yang dilakukan Anies terkait penggusuran warga untuk pembangunan.

“Kita juga tidak bisa tidak menyadari bahwa Anies merupakan salah satu aktor yang harus bertanggung jawab dalam konteks polarisasi pada tahun 2017,” tegas Rozy.

Dalam kesempatan itu, KontraS juga menyampaikan 9 usulan soal HAM ke KPU, agar bisa menjadi bahan debat capres dan cawapres.

Rozy menjelaskan, pertanyaan pertama yang diajukan adalah strategi dan cara calon presiden dan wakil presiden dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang dianggap sebagai beban sejarah.

Kedua, peran Presiden dalam sistem presidensial adalah memimpin arah kemajuan di bidang hak asasi manusia dan peradaban di Indonesia, kata Rozy, Kamis (7 Desember 2023) di Kantor KPU, Jakarta Pusat.

Selain itu, KontraS juga mempertanyakan peran presiden dalam melaksanakan reformasi sektor keamanan dan mencegah TNI-Polri yang dinilai terus melakukan pelanggaran HAM.

Isu lain yang diangkat KontraS adalah langkah strategis untuk mengakhiri konflik dan kekerasan yang disinyalir terus terjadi di Papua.

Kelima, komitmen presiden untuk memperbaiki model pengambilan keputusan kebijakan yang jauh dari proses yang bertanggung jawab, transparan, dan partisipatif, kata Rozy.

Isu keenam adalah langkah-langkah perbaikan dan pemulihan situasi demokrasi dan kebebasan sipil yang trennya dinilai semakin memburuk pada era Jokowi.

Ketujuh, komitmen mitra untuk menghentikan pelanggaran HAM dalam pembangunan, kata Rozy.

Ia mengatakan permasalahan lainnya adalah langkah yang diambil untuk memulihkan kebebasan akademik.

Rozy menyimpulkan, usulan persoalan tersebut merupakan komitmen Presiden untuk memperkuat lembaga hak asasi manusia untuk melakukan pengawasan dalam kerangka check and balances.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan, debat pertama bakal menjadi bagian calon presiden yang membahas tentang pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan kerukunan masyarakat.

Debat yang menampilkan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan digelar pada Selasa (12/12/2023) di kantor KPU, Jakarta Pusat.

Setelahnya, debat kedua akan menampilkan masing-masing calon wakil presiden yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

“Debat kedua yang harus dibicarakan oleh calon wakil presiden adalah perekonomian, apakah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan,” Hasyim dikatakan. .

Debat akan berlangsung pada 22 Desember 2023. Namun KPÚ belum memastikan di mana debat calon wakil presiden akan dilangsungkan.

Pada debat ketiga, para calon presiden akan kembali berdebat pada 7 Januari 2024 mengenai pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

Selain itu, jelas Hasyim, debat keempat akan kembali menjadi bagian calon wakil presiden yang akan membahas pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Tanggal debat cawapres kedua adalah 21 Januari 2024.

Kemudian topik terakhir, topik debat terakhir adalah bagian dari debat calon presiden yang meliputi jaminan sosial, budaya pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia dan juga inklusi, kata Hasyim.

Diketahui, pembahasan final ini akan digelar pada 4 Februari 2024 di kantor KPU, Jakarta Pusat.

Hasyim menjelaskan, calon presiden dan wakil presiden akan saling mendampingi dalam tahap debat. Namun pada debat capres, hanya capres yang mendapat bagian berbicara, begitu pula sebaliknya pada debat cawapres.

“Intinya yang bilang, bisa dibilang perdebatan capres itu sepenuhnya soal capres. “Kalau cawapres, mutlak cawapres,” kata Hasyim.