Jumat, 1 Desember 2023 – 20:59 WIB
Jakarta – Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menekankan pentingnya menurunkan angka stunting di Indonesia. Menurutnya, satu desa, satu puskesmas, satu nakes, dan satu dokter itu penting.
Baca juga:
Prabowo akan bergabung dengan kubu PPP dan PKB di Tasikmalaya mulai kampanye besok
Pengumuman itu disampaikan Ganjar di sela-sela kampanye hari keempat di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ganjar meyakini hal ini akan menurunkan angka stunting.
Baca juga:
Aiman keluhkan somasi yang dilayangkan tengah malam, Kombes Trunoyudo bilang begini
“Satu desa, satu puskesmas atau gurun pasir dengan satu tenaga kesehatan dan satu dokter harus segera disediakan. Untuk memantau kondisi ibu-ibu sejak hamil hingga melahirkan dan masa krusial 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK),” kata Ganjar. dalam keterangannya pada Jumat 1 Desember 2023.
Menurutnya, penting untuk mengumpulkan data dari waktu ke waktu tentang semua usia kehamilan yang perlu dipantau. Karena jika terjadi masalah, pencegahan bisa dilakukan.
Baca juga:
Prabowo Subianto Dapat Dukungan Lima Pandawa Luhut Pandjaitan di Pilpres 2024
“Ada bidan, aparat desa, bahkan seperti di Jateng, kita dorong pelajar untuk mendampingi ibu hamil melalui program satu pelajar, satu klien. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk mencegah stunting,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ganjar angkat bicara mengenai tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sering terjadi di NTT. Peristiwa TIP yang melibatkan 256 warga NTT pada Agustus lalu menunjukkan perlunya upaya preventif dan penanggulangan.
Ganjar menyoroti pengalaman pribadinya menangani kasus serupa di Semarang. Dia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah kota dan lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan masalah ini.
“Kebetulan kita hadapi di Semarang, dia dididik kerja karena seharusnya dikirim ke salah satu tempat di Indonesia, tapi ternyata kita berhadapan dengan perdagangan manusia, TPPO,” ujarnya.
“Penting adanya peran serta antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, kita siapkan shelter untuk pengolahan dan tentunya administrasi publik. Jadi memang perlu ada layanan yang bisa menerima pesan masyarakat agar kita bisa merespon dengan cepat. “Harus ada kesadaran masyarakat untuk sementara waktu agar bisa bertindak cepat,” imbuhnya.
Sisi lain
Sumber: VIVA/Yeni Lestari
Quoted From Many Source